251 Sekolah Terdampak Gempa Flores di Manggarai Barat Masuk Program Revitalisasi

MANGGARAI BARAT, PilarRakyatIndonesia.news – Sebanyak 251 sekolah di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa Flores masuk dalam program revitalisasi untuk memperbaiki kondisi bangunan dan mendukung pemulihan fasilitas pendidikan. Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, menyesuaikan tingkat kerusakan serta kebutuhan perbaikan masing-masing sekolah.

Meski ratusan sekolah telah masuk dalam program revitalisasi, hingga Senin (12/10/2026), total anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan tersebut belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih menunggu penyelesaian proses administrasi, termasuk penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) oleh sekolah-sekolah penerima program.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias, menjelaskan bahwa ratusan sekolah yang masuk dalam program tersebut terdiri atas jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).

Berdasarkan data yang disampaikan Agustinus, terdapat 34 satuan pendidikan PAUD, 143 sekolah dasar, serta 74 sekolah menengah pertama yang masuk dalam program revitalisasi. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sekolah yang menjadi sasaran program mencapai 251 satuan pendidikan.

Program ini diharapkan menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan sektor pendidikan setelah gempa Flores menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas publik, termasuk bangunan sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

251 Sekolah Masuk Program Revitalisasi

Agustinus mengatakan, pelaksanaan program revitalisasi saat ini masih berada dalam tahapan administrasi dan persiapan teknis. Sejumlah sekolah telah menyelesaikan sebagian proses yang dipersyaratkan, sementara sekolah lainnya masih harus mengikuti tahapan bimbingan teknis (Bimtek) maupun persiapan sebelum memasuki tahap tersebut.

Untuk jenjang PAUD, terdapat 34 sekolah yang masuk dalam daftar program revitalisasi. Sementara itu, pada jenjang SMP, sebanyak 74 sekolah menjadi sasaran program, dengan 35 sekolah di antaranya telah menandatangani PKS dan 39 sekolah lainnya masih berada dalam tahap persiapan Bimtek.

Adapun untuk jenjang SD, sebanyak 143 sekolah tercatat masuk dalam program revitalisasi dan masih berada pada tahap persiapan Bimtek berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Dinas PKO Manggarai Barat.

“Untuk PAUD ada 34. Kemudian untuk SMP ada 74, terdiri dari 35 yang sudah PKS dan 39 yang persiapan Bimtek. Untuk SD ada 143 yang sudah persiapan Bimtek,” ujar Agustinus, Senin (12/10/2026), sebagaimana dilansir PosKupang.

Perbedaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak dilakukan secara serentak terhadap seluruh sekolah. Setiap satuan pendidikan harus melewati proses administrasi dan persiapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan revitalisasi dapat dilanjutkan.

Penyelesaian tahapan tersebut menjadi penting agar penyaluran dana dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi serta kebutuhan riil di lapangan.

Total Anggaran Masih Menunggu Penyelesaian PKS

Salah satu hal yang masih menjadi perhatian dalam program revitalisasi tersebut adalah besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk seluruh sekolah penerima. Hingga saat ini, pemerintah daerah belum memiliki angka pasti mengenai total dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki 251 sekolah terdampak gempa di Manggarai Barat.

Menurut Agustinus, nilai anggaran baru dapat diketahui setelah sekolah menyelesaikan proses administrasi, terutama penandatanganan PKS. Dokumen tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan besaran dana yang dialokasikan bagi setiap sekolah.

“Setelah mereka PKS, kita bisa mengetahui nominal setiap sekolah dan kumulatifnya. Sekarang masih ada yang dalam proses Bimtek dan pra-Bimtek,” katanya.

Dengan masih berlangsungnya proses tersebut, belum tersedia angka pasti yang dapat digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kebutuhan pembiayaan revitalisasi. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan tahapan setiap sekolah sebelum dapat mengetahui nilai anggaran secara individual maupun akumulatif.

Kepastian anggaran tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai cakupan pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk kebutuhan perbaikan bangunan dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Selain itu, penetapan anggaran secara terukur diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program agar sesuai dengan kondisi kerusakan serta kebutuhan masing-masing sekolah.

Menggunakan Dana APBN Pemerintah Pusat

Agustinus menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah terdampak gempa di Manggarai Barat dibiayai melalui APBN pemerintah pusat. Dengan demikian, pendanaan program tersebut bukan berasal dari anggaran langsung Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Keterlibatan pemerintah pusat menjadi bagian dari upaya penanganan dampak bencana terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan agar dapat kembali menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, revitalisasi akan dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut mempertimbangkan kesiapan administrasi, hasil verifikasi kondisi bangunan, serta perhitungan kebutuhan teknis dari setiap satuan pendidikan.

Pola pelaksanaan secara bertahap juga berkaitan dengan perbedaan tingkat kerusakan yang dialami sekolah. Tidak semua bangunan membutuhkan jenis dan volume pekerjaan yang sama sehingga alokasi dana untuk setiap sekolah tidak dapat disamaratakan.

Sekolah yang membutuhkan perbaikan dengan cakupan lebih besar dapat memiliki kebutuhan pembiayaan berbeda dibandingkan sekolah yang kerusakannya lebih terbatas. Karena itu, penetapan nilai anggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan perhitungan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Besaran Dana Disesuaikan dengan Tingkat Kerusakan

Lebih lanjut, Agustinus menjelaskan bahwa penentuan besaran anggaran revitalisasi tidak dilakukan berdasarkan pembagian dana yang sama untuk seluruh sekolah. Alokasi setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan hasil verifikasi data kerusakan dan kebutuhan perbaikan.

Proses verifikasi tersebut dilakukan oleh tim revitalisasi dari pemerintah pusat. Tim ini bertugas melakukan penilaian teknis sebagai dasar untuk menentukan nilai anggaran yang diperlukan oleh setiap sekolah.

Dengan mekanisme tersebut, penentuan anggaran diharapkan dapat mencerminkan kondisi aktual bangunan serta kebutuhan perbaikan yang harus dipenuhi. Hasil pemeriksaan teknis menjadi salah satu faktor penting sebelum nilai bantuan untuk masing-masing sekolah dapat ditetapkan.

“Prinsipnya, dana revitalisasi itu berdasarkan hasil verifikasi data kerusakan dan kebutuhan sekolah. Perhitungan teknis dilakukan oleh tim revitalisasi pusat untuk menentukan nilai setiap sekolah,” tutur Agustinus.

Mekanisme verifikasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana revitalisasi sesuai dengan sasaran program. Melalui pemeriksaan tersebut, kebutuhan setiap sekolah dapat dihitung secara lebih terukur sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat disesuaikan dengan kondisi bangunan.

Setelah proses verifikasi, perhitungan teknis, dan administrasi diselesaikan, besaran anggaran masing-masing sekolah diharapkan dapat diketahui secara lebih jelas. Kepastian tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan revitalisasi sesuai dengan ketentuan program.

Pemulihan Fasilitas Pendidikan Pascagempa

Masuknya 251 sekolah ke dalam program revitalisasi menjadi langkah penting dalam pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat setelah gempa Flores. Perbaikan infrastruktur sekolah diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan dan memastikan fasilitas belajar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Sekolah merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Ketika bangunan sekolah mengalami kerusakan akibat bencana, proses pemulihannya perlu dilakukan melalui pendataan, penilaian kondisi bangunan, penentuan kebutuhan perbaikan, hingga penyelesaian pekerjaan sesuai standar teknis.

Dalam konteks tersebut, program revitalisasi diharapkan dapat membantu memperbaiki fasilitas pendidikan yang terdampak sekaligus mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik dan tenaga pendidik.

Namun, efektivitas program juga bergantung pada kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan. Penyelesaian administrasi, kepastian anggaran, dan ketepatan hasil verifikasi menjadi faktor yang menentukan agar proses perbaikan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemerintah daerah melalui Dinas PKO Manggarai Barat masih menunggu penyelesaian tahapan yang diperlukan sebelum keseluruhan kebutuhan pembiayaan dapat diketahui. Sementara itu, sekolah-sekolah yang masih berada pada tahap persiapan perlu menyelesaikan persyaratan sesuai mekanisme program.

Dengan jumlah sasaran mencapai 251 sekolah dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, program revitalisasi ini menjadi salah satu agenda penting dalam pemulihan sektor pendidikan di Manggarai Barat. Masyarakat kini menantikan kepastian tahapan pelaksanaan dan besaran anggaran agar perbaikan sekolah terdampak gempa dapat berjalan secara terencana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan.

Penyelesaian program tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan fasilitas pendidikan secara bertahap, sehingga sekolah-sekolah terdampak dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar yang aman dan layak bagi generasi muda di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.